JAKARTA, Suararakyat.id – Perwakilan Ulama dan habaib Madura datang langsung ke Jakarta guna menemui Anggota DPR RI dapil Madura yaitu Slamet Ariyadi. Kamis (23/6) Malam.
Perwakilan Habaib dan Ulama tersebut adalah Bendahara AUMA KH. Nurun Tajalla dan Dewan Pengawas KH. Jakfar Sodik yang juga merupakan mantan Anggota DPR RI paruh waktu.
Maksud dan tujuannya adalah untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR RI, DPD RI, MPR RI, KEMENLU dan dubes India melalui surat permohonan yang berisi beberapa aspirasi terhadap pemerintah diantaranya memuat ancaman di tengah kekuasaan oligarki, isu penghinaan terhadap Nabi Muhammad, Islamophobia dan LGBT.
Para ulama dan habaib sangat khawatir dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai hanya melayani kepentingan segelintir orang, mulai dari revisi UU KPK, perubahan UU Minerba, dah lahirnya UU Cipta Kerja (Omnibuslaw), sampai pada mahalnya minyak goreng dan semakin naiknya harga BBM.
Hal tersebut tertuang dalam surat nomor : 162/B/HLTM/VI/2022. Para ulama dan habaib tersebut sangat khawatir terhadap kondisi negara utamanya di kawasan Madura.
Tidak hanya itu, Legislator muda Slamet Ariyadi komisi I DPR RI asal madura ini menyambut tamu Habaib dan Ulama Madura dengan gembira, apalagi beliau membawa aspirasi untuk kami sampaikan kepada Pemerintah. Ungkap Slamet.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, bersyukur karena telah mendapat kepercayaan dari para Habaib dan Ulama yang ada di Madura dalam menyampaikan beberapa aspirasi penting terkait kondisi Bangsa Indonesia, lanjut dia.
“Saya pribadi sangat senang bisa menjadi kepanjangan tangan para Habaib dan Ulama yang ada di Madura, kami juga berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut untuk bisa diperhatikan oleh Pemerintah,” tegasnya.
Adapun ringkasan aspirasi tersebut memuat 3 poin utama dalam surat terpisah berupa :
- Menolak setiap bentuk dominasi oligarki baik oligarki politik ataupun oligarki ekonomi finansial dan mendukung upaya DPD RI secara kelembagaan untuk mengajukan Judicial Review terkait Presidensial Threshold 20%, serta meminta kepada ketua DPD RI dan jajarannya agar melakukan upaya nyata untuk memperjuangkan hal tersebut.
- Mengutuk keras dan mengecam pernyataan yang menghina nabi Muhammad SAW oleh dua politisi India dan mendesak pemerintahan presiden Jokowi melalui Kementrian Luar Negeri untuk mengirim nota protes terhadap tindakan islamophobia tersebut.
- Meminta kepada DPR RI untuk menunda pengesahan dengan merevisi isi RKUHP terkait perbuatan homo seksual dan tegas mencantumkan larangan LGBT di Indonesia.
Disamping itu, KH. Nurun Tajalla selaku bendahara AUMA dan perwakilan auma dalam media menyampaikan harapannya. “Saya berharap aspirasi dari masyarakat khususnya dari habaib dan ulama madura ini, betul-betul tersampaikan dan di dengar oleh pemangku kebijakan, khususnya Presiden RI, DPR RI, DPD RI dan lembaga serta kementrian, demi terciptanya tatanan sosial budaya dan agama serta ekonomi yang lebih baik” tuturnya. (IDR)
