PAMEKASAN, Suararakyat.id – Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyebut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak untuk 15 Desa di Pamekasan terancam Batal digelar karena DPMD dinilai tidak profesional. Senin, (27/2/2023).
“Kepala DPMD Pamekasan tidak profesional dalam menyusun anggaran, jadwal dan juga timingnya tidak tepat sehingga berbenturan dengan keluarnya Surat Edaran Kemendagri yang memerintahkan Pilkades serentak harus digelar sebelum 1 November 2023,”kata Ali Masykur, SH, Ketua Komisi 1 DPRD Pamekasan.
Ali Masykur juga menilai bahwa kepala DPMD Pamekasan plin-plan dan tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri soal anggaran Pilkades untuk 15 Desa di Pamekasan.
Menurutnya, pada saat Rapat Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022 kemarin di Surabaya, ia sendiri (kepala DPMD) yang mengatakan telah menganggarkan 500jt untuk Pilkades serentak.
“Jadi waktu finalisasi RKA di Surabaya, kepala DPMD katakan sudah menganggarkan 500jt untuk 15 Desa yang akan gelar Pilkades serentak di Pamekasan,”tegas Ali Masykur.
Menurutnya, kalau sekarang kepala DPMD Pamekasan mengaku 500jt itu adalah Dana Bantuan Operasional (BOP) bukan Dana Pilkades, mungkin ini adalah skenario DPMD untuk menunda Pilkades serentak di Pamekasan.
“ketika di perjalanan kepala DPMD tidak mengakui, dan dia bilang bahwa 500jt itu Dana BOP, seharusnya dia menganggarkan 2 milyar untuk dana keperluan Pilkades, dia punya skenario lain untuk menunda Pilkades tahun ini,”tuturnya.
Sementara Sekretaris GMPI JATIM, Kholiq Ferdiansyah menyebut bahwa kepala DPMD Pamekasan diduga berbohong kalau anggaran 500jt lebih itu bukan Dana Pilkades.
“Bohong kalau Kepala DPMD mengatakan bahwa anggaran yang kurang lebih 500jt tersebut bukan untuk pilkades, sebab dari draft yang kami kantongi tertulis jelas ada klausa yang menyatakan untuk Penyelenggaran Pilkades, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,” bebernya kepada awak media.
Dirinya menyebutkan bahwa pernyataan DPMD hanya membuat gaduh Masyarakat di tengah harapan masyarakat yang menuntut pelaksanaan pilkades digelar.
“Pernyataan Kepala DPMD di tengah harapan masyarakat yang menuntut pelaksanaan pilkades digelar malah membuat gaduh. Apalagi di audiensi kemaren juga sempat ada pembahasan soal penambahan anggaran untuk 500jt tersebut yang akan digeser dari anggaran lainnya,”terangnya.
Pihaknya juga meminta agar kepala DPMD Pamekasan konsisten dengan pernyataannya sendiri.
“Tolonglah DPMD itu konsisten dengan pernyataannya sendiri, jangan mencla-mencle begitu. Kasihan masyarakat dibuat gaduh,”jelas Kholiq.
Sementara, Fathorrohman Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pamekasan mengatakan bahwa Pemkab Pamekasan menganggarkan 500 juta lebih untuk penggelaran Pilkades serentak 2023.
Pernyataan itu disampaikan saat Audiensi dengan Gerakan aktivis dan Mahasiswa Jawa Timur (GAM-JATIM) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Selasa (17/01/2023). (Idr/Red)
