BANGKALAN, suararakyat.id – Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan (FKPB) melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan pada Selasa (18/2/2025).
Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya mengenai pemanfaatan Pasar Tanah Merah, perbaikan gedung SDN Pacentan 2, serta kondisi jalan yang rusak parah di Tanah Merah.
Ketua FKPB, Taufik Nur Hidayat, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap isu-isu penting di Bangkalan. Ia menilai bahwa masalah pasar, pendidikan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas perhatian pada masa kepemimpinan bupati yang akan datang.
“Kami ingin mengingatkan agar masalah-masalah ini dapat menjadi perhatian utama pada masa bupati yang baru nanti,” ungkap Taufik.
Salah satu sorotan utama dalam audiensi tersebut, adalah pertanyaan mengapa Pasar Tanah Merah belum difungsikan hingga saat ini. Taufik juga menyoroti ketimpangan dalam akses pendidikan antara desa dan kota, yang tercermin dari kondisi gedung SDN Pacentan 2 di Desa Pacentan, Kecamatan Tanah Merah, yang saat ini dalam kondisi rusak.
Taufik melanjutkan, selain masalah pasar dan pendidikan, isu infrastruktur juga menjadi perhatian serius.
“Kerusakan jalan di Desa Tanah Merah menjadi masalah yang tidak kalah penting. Kami berharap tuntutan ini menjadi prioritas, tidak hanya di Tanah Merah, tetapi di seluruh kecamatan di Bangkalan,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, Bahtiar Pradinata, kuasa hukum Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Bangkalan, memberikan penjelasan terkait status Pasar Tanah Merah. Meskipun pihaknya telah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri, lahan pasar masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
“Jika keputusan Mahkamah Agung berpihak kepada kami, pedagang akan segera direlokasi ke pasar yang baru,” ujar Bahtiar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Moh. Yakub, memberikan klarifikasi mengenai kondisi SDN Pacentan 2. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek status lahan sekolah tersebut untuk memastikan apakah sudah dihibahkan atau masih milik pribadi.
“Jika lahan sudah dihibahkan, kami akan segera menindaklanjuti perbaikan tahun ini. Namun jika belum, akan kami upayakan pada 2026,” jelas Yakub.
Menanggapi isu kesenjangan pendidikan, Yakub menegaskan bahwa tidak ada perlakuan berbeda antara sekolah-sekolah di Bangkalan. Semua perbaikan dan rehabilitasi sekolah dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
“Namun, jika ada sekolah yang lahannya belum dihibahkan, maka itu memang memerlukan penanganan lebih lanjut,” tandasnya.
Audiensi ini diharapkan dapat mendorong langkah konkret dari pemerintah daerah untuk segera menuntaskan masalah-masalah yang ada, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bangkalan.(Sy)
