SUMENEP, suararakyat.id – Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) Universitas Wiraraja Madura pertanyakan janji bupati soal infrastruktur jalan di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Senin, 21 April 2025.
Pembangunan infrastruktur jalan yang sempat dianggarkan dan telah melalui proses lelang pada Desember 2024 lalu dikatakan hingga kini belum berwujud nyata.
Wakil Ketua II Bidang Eksternal PK PMII Wiraraja Madura, Ahmad Faiq Hasan menyampaikan, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai di Kepulauan sangat di butuhkan oleh masyarakat, sebab menjadi akses utama terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan distribusi kebutuhan bahan pokok.
“Ironisnya, kondisi jalan di Kepulauan Kangean saat ini masih tergolong rusak parah dan sangat memprihatinkan. Khususnya di jalan poros selatan yang menghubungkan Desa Sawah Sumur, Kecamatan Arjasa hingga Desa Cangkramaan, Kecamatan Kangayan, ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumenep,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, Pembangunan jalan yang sempat di anggarkan 20 Miliar untuk jalan dari poros Pabian Sampai Kangayan masih di pending dengan alasan efisiensi.
“Ini menyisakan banyak persoalan di tengah masyarakat. Ditambah lagi jalan poros utara yang juga menjadi tanggung jawab Pemkab bahkan belum tersentuh perbaikan sama sekali,” tandasnya.
Aktivis asal Kangean ini juga menyinggung soal klaim mengenai penganggaran yang mencapai Rp.50 miliar yang dinilai hanya sebatas wacana.
Sebab, sambungnya, hingga bulan keempat tahun 2025 ini, belum ada informasi lanjutan mengenai pembangunan jalan sesuai janji Bupati Sumenep yang dijanjikan akan memperbaiki infrastruktur di kepulauan.
Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya komitmen dan inkonsistensi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur jalan.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal dan mengawasi proses pelaksanaan serta realisasi pembangunan jalan di Kepulauan Kangean yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
“Kami tidak ingin program ini menjadi bancakan kepentingan para oknum tidak jelas. Dana yang sudah disiapkan harus direalisasikan sebagaimana mestinya demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap keberpihakan terhadap kepentingan rakyat tetap dijadikan landasan utama bagi Pemkab Sumenep dalam menjalankan pembangunan.
“Kami berharap Pemkab bisa tranparan dan akuntabel untuk merealisasikan pembangunan jalan di kepulauan kangean susuai dengan dana yang sudah di anggarakan,” pungkasnya
