JAKARTA, Suararakyat.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Hal ini setelah dikabarkan Mentan Syahrul Yasin Limpo terseret kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
KPK sedang mengusut dugaan penyalahgunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2019-2023.
“Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di kementan RI,” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Rabu (14/6/2023).
Menyikapi hal tersebut, Ikatan BEM Pertanian Indonesia (IBEMPI) menyatakan sikap untuk mengusut tuntas dugaan KPK terhadap Kementerian Pertanian.
“Tata kelola sistem pertanian hari ini diselimuti banyak pencitraan, mulai dari impor beras menjelang panen raya, mengatakan surplus panen, subsidi pupuk sudah sesuai permintaan dan anehnya pernyataan itu berbanding terbalik dari apa yang di lapangan hari ini,” Ungkap M. Nadhim Ardiyansah, Presidium 1 nasional IBEMPI.
Ia juga menambahkan jika kondisi dilapangan masih banyak petani yang mengeluhkan hasil panen yang disandingkan oleh impor, sehingga membuat harga tidak pro petani dan justru malah membuat kerugian semakin besar oleh petani.
Menurutnya, Program KUR yang digadang-gadang pro rakyat hari ini malah menunjukkan sebaliknya. Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sulit sampai kepada petani kecil secara efektif karena banyak yang tidak bisa memenuhi ketentuan administrasi perbankan.
“Para petani kecil kini semakin tertekan karena biaya produksi terus naik. Hal ini menjadi salah satu kendala sulitnya petani kecil untuk berkembang. Jika keadaan terus berlanjut, maka ancaman semakin sedikit orang yang bersedia menjadi petani,” terangnya.
Oleh karena itu, Ikatan BEM Pertanian Indonesia menyatakan sikap Kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia :
- Mendukung penyidikan kepada KPK untuk mengaudit Menteri Pertanian RI beserta Jajarannya.
- Meminta kepada Kejaksaan Agung juga mengawal terkait penyelidikan yang dilakukan oleh KPK.
- Meminta Kepada KPK untuk segera memberikan surat keputusan terkait kasus Surat pertanggungjawaban keuangan negara yang di Kementan bila terbukti Bersalah.
- Meminta kepada Kapolri untuk memberikan pengawalan terkait penyelidikan kasus ini.
- Mengutuk tindakan yang merugikan Petani Indonesia.
M Nadhim Ardiansyah juga menekankan jika pernyataan tersebut tidak ada tanggapan yang kongkrit maka dalam minggu ini dirinya akan mengadakan konsolidasi bersama seluruh BEM pertanian untuk menggeruduk gedung Kementan.
