Suara RakyatSuara Rakyat
    Facebook Twitter Instagram
    Facebook Twitter Instagram Vimeo
    Suara RakyatSuara Rakyat
    Login
    • Gaya Hidup
    • Hukum
    • Politik
      • Dunia
      • Nasional
    • Lainnya
      • Ekonomi
      • Kesehatan
      • Olahraga
      • Pendidikan
      • Peristiwa
      • Sosbud
    Suara RakyatSuara Rakyat
    Home»Umum»Isu Penundaan Pilkades Serentak 2023 Mendapat Kecaman dari PW GMPI Jatim
    Umum

    Isu Penundaan Pilkades Serentak 2023 Mendapat Kecaman dari PW GMPI Jatim

    RedaksiBy RedaksiFebruari 16, 20233 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
    Sekjen Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI) Jawa Timur Ditengah Orasi. (Foto/idr)
    Sekjen Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI) Jawa Timur Ditengah Orasi. (Foto/idr).
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    PAMEKASAN, Suararakyat.id – Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI) Jawa Timur mendesak Bupati Pamekasan mengeluarkan SK pelaksanaan Pilkades serentak 2023 di Kabupaten Pamekasan.

    Penundaan Pilkades, kata Holik hanya dari mulut -kemulut tanpa ada dasar hukum seperti perbup dari Bupati Pamekasan.

    Holik Ferdiansyah Sekretaris PW GMPI Jawa Timur menjelaskan bahwa, masyarakat sekarang mulai bingung dengan isu penundaan Pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan.

    Ada sekitar 15 desa yang tersebar di 7 kecamatan Kabupaten Pamekasan yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahun 2023.

    “Isu penundaan pilkades tersebut bukan isu baru lagi, tahun sebelumnya juga sama. Bahkan sempat ada demo dari masyarakat yang bermalam di depan kantor bupati dan DPRD menuntut pelaksanaan pilkades segera dilaksanakan,” tutur Holik Ferdiansyah Sekretaris PW GMPI Jawa Timur melalui press rilisnya, Kamis (16/2/2023).

    Pihaknya menilai isu penundaan pilkades serentak 2023 tidak memiliki dasar yang kuat apalagi kalau berkaca pada perhelatan di 2022 tahun kemaren dengan desa yang lebih banyak.

    “Tidak ada alasan mendasar kenapa pilkades ini harus ditunda, karena tahun 2022 kemaren saja masih bisa digelar, padahal situasi pandemi. Kemudian kalau alasan Pemkab Pamekasan terkait dana, bagi saya itu tidak masuk akal, karena yang akan melaksanakan pilkades hanya 15 desa saja, jauh lebih sedikit dari pada tahun lalu, otomatis anggarannya juga lebih sedikit, info yang kami peroleh juga DPRD Pamekasan siap menganggarkan,” ucap Holik.

    Ia menambahkan kondusifitas masyarakat di bawah sudah mulai tidak stabil sebab isu penundaan pilkades. Dimana antara pendukung (petahana dan penantang) sudah ada gejolak.

    “Kemaren (malam sabtu) kan sudah ada rapat antara Forkopimda, DPRD dan Pihak Keamanan dari TNI dan Polri. Dari rapat tersebut semuanya sepakat untuk menggelar, bahkan TNI-Polri siap mengamankan perhelatan Pilkades 2023 di Kabupaten Pamekasan. Hasil rapat kemaren saya rasa dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Bupati Badrut Taman agar menghindari gejolak yang lebih besar di kalangan masyarakat bawah,” tambahnya.

    Sebelumnya wakil Bupati Pamekasan RB Fattah Jasin mengatakan, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam masih berkoordinasi dengan Forkopimda dengan adanya kendala anggarannya.

    “Bapak Bupati kemarin sudah komunikasi awal dengan forkopimda dan memang Bupati masih belum memutuskan mau digelar 2023, 2024 atau secara serentak,”jelasnya Kepada wartawan. Rabu (15/2/2023).

    Lebih lanjut, ia menjelaskan, bupati tidak bisa memutuskan tanpa adanya masukan dari forkopimda terutama kapolres, dandim, kejaksaan, bahkan masyarakat.

    “Tidak bisa ujuk-ujuk minta dilaksanakan tahun ini, karena anggarannya belum dipersiapkan, kalaulah mungkin berapa tahun dan tentunya dengan persetujuan dewan,” terangnya.

    Fattah Jasin juga menambahkan, pilkades merupakan program atau kegiatan, bupati tidak bisa menentukan berapa persen tanpa adanya masukan dari forkopimda.

    “Baru ketika sudah disetujui Bapak Bupati akan mempersiapkan, tapi tidak di tahun 2023 karena anggarannya belum ada,” tegasnya.

    Menurutnya, pemerintah harus melihat dari beberapa segi dari segi situasi politik dan dari situasi yang lain.“Karena ada sebagian masyarakat yang ingin segera digelar dan ada juga yang tidak ingin digelar,” pungkasnya. (Idr)

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email

    Related Posts

    MUI Sumenep Menghimbau Pemilik Warung Tutup Siang Hari Selama Ramadhan

    Maret 21, 2023

    Satlantas Polres Sumenep Luncurkan Program KERIS, Belajar Lancar Ujian SIM untuk Pelajar

    Maret 19, 2023

    Mendag Bakar Baju Bekas Impor Senilai Rp 30 Miliar

    Maret 17, 2023

    Rektor Udayana Jadi Tersangka Korupsi Dana SPI

    Maret 13, 2023

    PC IPNU – IPPNU Sampang Sukses Gelar Event Pelajar

    Maret 13, 2023

    Anggota MPR RI Ajak Generasi Madura Kokohkan Diri dengan Pilar Kebangsaan

    Maret 9, 2023
    Add A Comment

    Leave A Reply Cancel Reply

    Anda harus masuk untuk berkomentar.

    Olahraga Tradisional, Kasti Perempuan Banjir Penonton

    Maret 21, 2023

    MUI Sumenep Menghimbau Pemilik Warung Tutup Siang Hari Selama Ramadhan

    Maret 21, 2023

    Safari Politik Anies Diwarnai Insiden Panggung Ambruk, LED Timpa Mobil Rombongan

    Maret 20, 2023

    Berkunjung ke Sampang, Anies Baswedan Minta Doa Restu Ulama se-Madura

    Maret 19, 2023
    Facebook Twitter Instagram Pinterest
    • Privacy Policy
    • Info Iklan
    • Tentang Kami
    • Susunan Redaksi
    © 2023 SuaraRakyat.id. by Inthost.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login below or Register Now.

    Lost password?

    Register Now!

    Already registered? Login.

    A password will be e-mailed to you.