PAMEKASAN, Suararakyat.id – Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI) Jawa Timur mendesak Bupati Pamekasan mengeluarkan SK pelaksanaan Pilkades serentak 2023 di Kabupaten Pamekasan.
Penundaan Pilkades, kata Holik hanya dari mulut -kemulut tanpa ada dasar hukum seperti perbup dari Bupati Pamekasan.
Holik Ferdiansyah Sekretaris PW GMPI Jawa Timur menjelaskan bahwa, masyarakat sekarang mulai bingung dengan isu penundaan Pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan.
Ada sekitar 15 desa yang tersebar di 7 kecamatan Kabupaten Pamekasan yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahun 2023.
“Isu penundaan pilkades tersebut bukan isu baru lagi, tahun sebelumnya juga sama. Bahkan sempat ada demo dari masyarakat yang bermalam di depan kantor bupati dan DPRD menuntut pelaksanaan pilkades segera dilaksanakan,” tutur Holik Ferdiansyah Sekretaris PW GMPI Jawa Timur melalui press rilisnya, Kamis (16/2/2023).
Pihaknya menilai isu penundaan pilkades serentak 2023 tidak memiliki dasar yang kuat apalagi kalau berkaca pada perhelatan di 2022 tahun kemaren dengan desa yang lebih banyak.
“Tidak ada alasan mendasar kenapa pilkades ini harus ditunda, karena tahun 2022 kemaren saja masih bisa digelar, padahal situasi pandemi. Kemudian kalau alasan Pemkab Pamekasan terkait dana, bagi saya itu tidak masuk akal, karena yang akan melaksanakan pilkades hanya 15 desa saja, jauh lebih sedikit dari pada tahun lalu, otomatis anggarannya juga lebih sedikit, info yang kami peroleh juga DPRD Pamekasan siap menganggarkan,” ucap Holik.
Ia menambahkan kondusifitas masyarakat di bawah sudah mulai tidak stabil sebab isu penundaan pilkades. Dimana antara pendukung (petahana dan penantang) sudah ada gejolak.
“Kemaren (malam sabtu) kan sudah ada rapat antara Forkopimda, DPRD dan Pihak Keamanan dari TNI dan Polri. Dari rapat tersebut semuanya sepakat untuk menggelar, bahkan TNI-Polri siap mengamankan perhelatan Pilkades 2023 di Kabupaten Pamekasan. Hasil rapat kemaren saya rasa dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Bupati Badrut Taman agar menghindari gejolak yang lebih besar di kalangan masyarakat bawah,” tambahnya.
Sebelumnya wakil Bupati Pamekasan RB Fattah Jasin mengatakan, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam masih berkoordinasi dengan Forkopimda dengan adanya kendala anggarannya.
“Bapak Bupati kemarin sudah komunikasi awal dengan forkopimda dan memang Bupati masih belum memutuskan mau digelar 2023, 2024 atau secara serentak,”jelasnya Kepada wartawan. Rabu (15/2/2023).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, bupati tidak bisa memutuskan tanpa adanya masukan dari forkopimda terutama kapolres, dandim, kejaksaan, bahkan masyarakat.
“Tidak bisa ujuk-ujuk minta dilaksanakan tahun ini, karena anggarannya belum dipersiapkan, kalaulah mungkin berapa tahun dan tentunya dengan persetujuan dewan,” terangnya.
Fattah Jasin juga menambahkan, pilkades merupakan program atau kegiatan, bupati tidak bisa menentukan berapa persen tanpa adanya masukan dari forkopimda.
“Baru ketika sudah disetujui Bapak Bupati akan mempersiapkan, tapi tidak di tahun 2023 karena anggarannya belum ada,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus melihat dari beberapa segi dari segi situasi politik dan dari situasi yang lain.“Karena ada sebagian masyarakat yang ingin segera digelar dan ada juga yang tidak ingin digelar,” pungkasnya. (Idr)