BANGKALAN, suararakyat.id– Pemerintah Kabupaten Bangkalan tengah mempersiapkan diri menghadapi pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam entry meeting yang berlangsung Kamis (23/1) di Pendopo Agung.
Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Dr. Arief M. Edie, M.Si., menegaskan pentingnya proses ini sebagai langkah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, pertanyaannya: Apakah komitmen tersebut cukup untuk mengatasi potensi masalah tata kelola yang selama ini disorot?
Acara yang juga dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, pada dasarnya, bertujuan untuk membahas jadwal, teknis, dan mekanisme pemeriksaan yang akan dijalankan BPK.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati mengungkapkan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mendukung BPK dalam menjalankan tugasnya. Ia bahkan menegaskan akan segera menginstruksikan seluruh OPD untuk memenuhi permintaan data dari BPK dengan cepat dan tepat.
Namun, meskipun kata-kata Arief menunjukkan niat yang baik, banyak pihak mulai mempertanyakan apakah kesiapan ini benar-benar mencerminkan transparansi yang selama ini dijanjikan. Sejumlah kalangan menilai, pemeriksaan BPK bisa saja menjadi sekadar formalitas jika tidak diikuti dengan perubahan mendasar dalam budaya pengelolaan anggaran daerah yang lebih terbuka dan akuntabel.
“Pemeriksaan BPK harus lebih dari sekadar rutinitas. Ini adalah momen yang krusial untuk menunjukkan sejauh mana integritas pengelolaan anggaran daerah kita,” ujar salah satu pengamat keuangan lokal yang enggan disebutkan namanya.
“Jika hanya sekadar melengkapi dokumen tanpa ada perubahan nyata, ini justru akan menambah kecemasan publik.” Tambahnya.
Pj Bupati sendiri menegaskan bahwa laporan keuangan adalah refleksi dari tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Kami berkomitmen untuk memberikan data dan dokumen yang diperlukan secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Arief,
Namun, apakah komitmen itu cukup meyakinkan? Mengingat banyaknya temuan yang muncul dalam laporan keuangan daerah sebelumnya, kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang berat. Keterbukaan yang dijanjikan selama ini belum sepenuhnya terealisasi.
Pj Bupati mengimbau agar seluruh OPD bersikap proaktif dan kooperatif selama pemeriksaan berlangsung. Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan BPK dapat memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar dan membawa hasil yang positif. Namun, tantangan terbesar tetap pada implementasi komitmen tersebut di lapangan.
Apakah pemeriksaan ini akan benar-benar membawa perubahan yang diharapkan, atau sekadar menjadi upaya pencitraan belaka? Waktu yang akan menjawab.
