PAN : Pemerintah Harus Antisipasi Defisit BPJS Kesehatan yang Mengancam

3 Min Read
PAN : Pemerintah Harus Antisipasi Defisit BPJS Kesehatan yang Mengancam

NASIONAL, suararakyat.id – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah mewaspadai defisit BPJS Kesehatan. Pasalnya pada bulan November 2024 lalu, BPJS Kesehatan melaporkan bahwa BPJS Kesehatan diperkirakan mengalami defisit sebesar 20 triliun di Tahun 2024.

Menurut Saleh, jika Pemerintah tidak segera mengantisipasi, defisit ini akan terus berlanjut pada waktu dan tahun berikutnya. Dalam kurun tertentu, bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi gagal bayar.

“Waktu itu, Dirut BPJS Kesehatan menyatakan bahwa penyebab utama defisit adalah peningkatan utilisasi layanan kesehatan di rumah sakit. Pasien yang datang ke rumah sakit semakin banyak seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada BPJS Kesehatan,” kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima oleh suararakyat.id, Sabtu, 11 Januari 2025.

“Semakin banyak pasien yang datang, maka semakin besar biaya yang harus dibayar ke fasilitas kesehatan. Sementara sumber pemasukan tidak bertambah. Bahkan, para peserta BPJS Kesehatan banyak yang tidak disiplin membayar iuran. Tentu itu juga akan menjadi beban,” ujar Saleh menambahkan.

Dalam konteks itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi VII DPR RI, pemerintah diminta untuk segera mencari solusi. Ia mendapat informasi bahwa salah satu solusi yang akan diambil adalah menaikkan iuran peserta. Dan itu direncanakan akan dilakukan pada bulan Juli 2025.

“Menaikkan iuran ini tentu alternatif kurang populis dan berpotensi menimbulkan gejolak penolakan. Faktanya, dengan iuran yang sekarang saja banyak anggota masyarakat yang tidak sanggup. Sementara itu, program dan agenda Prabowo-Gibran banyak yang berorientasi membantu dan mengurangi beban masyarakat,” ucap Saleh.

“Untuk mengingatkan saja, saat ini iuran BPJS Kesehatan kelas 1 adalah Rp 150.000, kelas 2 Rp 100.000, dan kelas 3 Rp 42.000 (yang Rp7.000 di antaranya ditanggung pemerintah). Kalau mau dinaikkan, kira-kira berapa angka yang paling tepat? Lalu, kalau sudah naik, apakah ada jaminan akan terhindar terus dari ancaman defisit?,” tutur Saleh meneruskan.

Untuk itu, masih dalam keterangan mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, unsur-unsur pemerintah yang terkait diharapkan dapat melakukan kajian mendalam dan strategis. Mencari solusi dan maslahah tanpa menimbulkan masalah. Defisit ini sudah pasti terjadi dan mengancam di tahun-tahun mendatang. Karena itu, semakin cepat diantisipasi, maka akan semakin baik.

“Kita mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan. Ada kenaikan jumlah kepesertaan lebih dari 98 persen. Kepercayaan publik juga semakin bagus. Karena itu, jangan sampai pelayanannya turun karena anggaran yang tidak seimbang,” kata Saleh.

Share This Article