BANGKALAN, suararakyat.id – Seorang pria yang mengaku sebagai oknum ASN dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bangkalan, berinisial SA, terlibat insiden menghalangi kegiatan petugas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di area Stadion Gelora Bangkalan (SGB). Insiden ini terjadi pada Senin (3/2/2025) kemarin, ketika petugas sedang melaksanakan penggusuran warung-warung yang ada di kawasan tersebut.
Dalam video yang beredar di media sosial, SA tampak melontarkan kata-kata keras dan arogan kepada petugas yang sedang melakukan tugasnya. Dengan suara tinggi, SA mempertanyakan keberadaan Pj Bupati Bangkalan, menyebutkan bahwa pemimpin daerah tersebut tidak hadir pada saat kegiatan genting tersebut berlangsung.
“Mana Pak Pj-nya? Di saat genting seperti ini Pak Pj menghilang. Mana Pak Pj-nya, kok tidak ada di sini. Kurang ajar!” teriak SA dalam video tersebut, yang kemudian diikuti dengan pernyataan menantang lainnya.
SA, yang mengaku sebagai pegawai dengan posisi di Dinas Pariwisata, menyatakan,
“Saya ASN. Kepentingan orang banyak seperti ini Pj-nya tidak hadir. Kurang Ajar. Saya konsekuensinya tahu, sebelum datang Pj-nya jangan hidupkan,” sambil terus meluapkan emosinya di tengah jalan belakang stadion.
Tidak hanya itu, ketika ditanya oleh salah seorang anggota DPRD Bangkalan, SA mengonfirmasi bahwa ia merupakan pegawai di Disbudpar.
“Iya. Saya pegawai. Disini TRK (Tenaga Pengelola Kawasan, red.). Saya pegawai pariwisata,” jawabnya.
Mendengar pengakuan SA tersebut, Ketua Komisi I DPRD Bangkalan Fathurrosi terkejut dan mengomentari dengan nada sinis.
“Ini pegawai kok mentang-mentang. Melebihi kepala dinasnya.”
Peristiwa ini menambah sorotan terhadap ketegangan yang terjadi dalam proses penertiban PKL di Bangkalan. Keberadaan Pj Bupati Bangkalan dalam situasi seperti ini kembali menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya kehadiran pemimpin daerah dalam mengawasi langsung proses yang melibatkan kepentingan warga.
Sebagai informasi, penertiban PKL di area Stadion Gelora Bangkalan (SGB) ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperindah dan menata kawasan tersebut, meskipun terkadang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan warga dan pedagang.
