SUMENEP, suararakyat.id – Pengamat Komunikasi Publik Fisip Universitas Wiraraja Syamsul Arifin menyayangkan sikap dan komunikasi publik Bupati Sumenep Achmad Fauzi saat menanggapi adanya pemotongan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2024 di wilayahnya.
Diketahui, pada Senin (5/5/2025) Bupati Fauzi menanggapi adanya kasus tersebut. Namun, jabawan orang nomor satu di Kota Keris ini seperti “lepas tangan” terkait adanya pemotongan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024 di wilayah yang dipimpinnya.
“Urusan pusat (BSPS), bukan urusan kita. Mekanismenya saja dilihat, ya,” kata Fauzi kepada Kompas.com di Sumenep, Senin (5/5/2025).
Pernyataan tersebut sempat membuat publik geram karena dianggap tidak bersimpati dan tidak menunjukan keprihatinan terhadap kasus tersebut.
Lantas apa tanggapan pengamat pola komunikasi kebijakan publik atas respon Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo terkait Kasus Pemotongan Dana BSPS tahun 2024?
Syamsul Arifin menyebut, respon Bupati Fauzi justru menunjukkan indikasi lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal di Pemerintahan Kabupaten Sumenep.
“Sebenarnya jawaban tidak tahu-menahu itu, menurut saya adalah salah satu indikasi yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian internal di Pemerintahan Kabupaten Sumenep” kata Syamsul saat dikonfirmasi suararakyat.id pada Sabtu (10/5/2025).
Suamsul menilai, walaupun program tersebut (BSPS) bukan kewajiban Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Kabupaten Sumenep. Tetapi, paling tidak menunjukkan empati dan memastikan bahwa Program tersebut sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Pemerintah Pusat.
“Dimanapun juga yang menjadi perhatian kan sistem pengawasan juga harus ikut berjalan. Kalau misalnya bukan kewajiban Pemerintah Daerah harusnya bisa menunjukkan empati dan memastikan program sesuai dengan apa yang dimaksudkan Pemerintah Pusat” tambahnya.
Ia kemudian mencontohkan pentingnya komunikasi publik Bupati Fauzi dalam merespon kasus ini.
“Misalnya, karena itu dilakukan di Daerah kami, maka kami akan kroscek kebawah, kami akan memerintahkan Dinas-Dinas terkait untuk mengecek langsung bagaimana program itu dijalankan. Kami akan meminta mengecek faktanya bagaimana. Seperti itu kan memberikan pengetahuan kepada publik dan tidak mengindikasikan lepas tangan dari Program Pemerintah (Pusat) kepada Daerah begitu” jelasnya.
Lulusan S3 Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia ini juga menyebutkan sikap tidak tahu-menahu menujukkan ketidak pedulian terhadap program Pemerintah (Pusat).
“Sikap tidak tahu-menahu menunjukjan ketidak pedulian terhadap program Pemerintah (Pusat) padahal mereka (Pemerintah Daerah) menjadi kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat” tutupnya.
Pengamat Komunikasi : Respon Bupati Fauzi Soal Kasus BSPS Menunjukkan Indikasi Lemahnya Sistem Pengawasan
