Suara RakyatSuara Rakyat
    Facebook Twitter Instagram
    Facebook Twitter Instagram Vimeo
    Suara RakyatSuara Rakyat
    Login
    • Gaya Hidup
    • Hukum
    • Politik
      • Dunia
      • Nasional
    • Lainnya
      • Ekonomi
      • Kesehatan
      • Olahraga
      • Pendidikan
      • Peristiwa
      • Sosbud
    Suara RakyatSuara Rakyat
    Home»Politik»Nasional»Terbukti Turunkan Kualitas Lingkungan, FPM Dukung BBM RON Rendah Dihapus
    Nasional

    Terbukti Turunkan Kualitas Lingkungan, FPM Dukung BBM RON Rendah Dihapus

    RedaksiBy RedaksiSeptember 8, 20223 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    NASIONAL, Suararakyat.id – Wacana penghapusan BBM dengan oktan rendah sudah mencuat sejak lama. Kebijakan penghentian jenis produksi BBM RON di bawah 90 itu bahkan sudah dicoba di beberapa wilayah, seperti Jawa, Bali, dan Madura.


    Meski harus dilonggarkan lagi, pengetatan distribusi BBM beroktan rendah itu diyakini berdampak pada penguatan kualitas lingkungan. Produk BBM dengan nilai oktan di atas 90 akan menjadi awal penggunaan BBM ramah lingkungan.
    Demikian dijelaskan oleh Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asip Irama, saat membuka kegiatan webinar bertajuk “Menghapus BBM Ron Rendah: Siasat Energi Ramah Lingkungan Menuju Net-Zero Emission” pada Rabu (7/9) sore melalui platform zoom meeting. Webinar itu diikuti oleh lebih dari seratus partisipan dari beragam latar belakang.


    Dalam sambutannya, Asip menyinggung soal dampak penggunaan BBM RON rendah yang menghasilkan gas buang buruk terhadap lingkungan. Emisi asap kendaraan pengguna BBM beroktan rendah memicu polutan yang menurunkan kualitas ekologi.
    Penggunaan BBM RON rendah, kata Asip, tidak memenuhi ketentuan regulasi bidang lingkungan, sebagaimana Permen KLHK No P20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O. Pasal 3 ayat (2) Permen KLHK menetapkan BBM jenis bensin yang diperbolehkan minimal oktan 91.


    “Selama ini, masyarakat kurang awas pada potensi penuruan kualitas lingkungan akibat gas emisi yang dihasilkan dari bensin beroktan rendah. Kecenderungan pengguna memakai BBM RON rendah karena harga murah yang disubsidi negara,” Ungkapnya
    “Padahal, distribusi BBM subsidi jelas tidak tepat sasaran. Ada sekitar 70 persen dari pengguna BBM subsidi adalah orang yang mampu. Karena itu, skema subsidi BBM perlu dikaji dan diatur ulang. Penghentian pasokan produk BBM oktan 89 dan 90, menurut saya, menjadi salah satu alternatif paling mungkin,” lanjut Asip.

    Kepongahan Intelektual Sekretaris Jenderal Himpunan Aktivis Milenial, Muchlas J Samorano, menjelaskan, terdapat fakta paradoks antara kepedulian lingkungan kalangan milenial dan generasi Z terhadap respon kenaikan harga BBM.“Kepedulian milenial dan generasi Z sangat besar terhadap isu lingkungan. Berdasarkan sejumlah survei, 77% lebih milenial dan generasi Z memiliki concern terhadap diskursus lingkungan. Tetapi, khusus isu BBM, justru sebagian dari mereka abai,” terang dia.

    Gelombang demonstrasi, lanjut Muchlas, hanya tampak seperti parade protes yang minus data. Menurut Muchlas, demonstran kurang melek data soal distribusi BBM subsidi yang justru dinikmati orang mampu. Bagi Muchlas, aksi protes yang tak cukup data adalah kepongahan intelektual.
    “Bahkan, demonstran yang adalah kalangan muda-milenial, tampak tidak peduli pada potensi kerusakan lingkungan akibat penggunaan BBM beroktan rendah. Padahal, bensin RON rendah akan menimbulkan kerugian berganda yang cukup serius terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi,” kata dia.


    Karena itu, bagi Muchlas, pengalihan alokasi subsidi bisa jadi skema yang bisa diambil dari rencana penghapusan BBM Premium dan Pertalite. Subsidi BBM dialihkan pada subsidi non-energi, seperti pupuk, benih, dan pangan untuk mengendalikan inflasi. Dana subsidi juga bisa dialihkan sebagai pendanaan percepatan pembangunan.
    “Skema kedua, pemerintah harus lebih detail membuat produk regulasi, misalnya melalui Peraturan Presiden atau Perpres, untuk memudahkan masyarakat miskin mengakses jenis BBM subsidi supaya tepat sasaran,” tutup Muchlas. (RA)

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email

    Related Posts

    Berkunjung ke Sampang, Anies Baswedan Minta Doa Restu Ulama se-Madura

    Maret 19, 2023

    Dukung UMKM Perempuan, Mendag Resmikan The Girl Fest 2023

    Maret 5, 2023

    Hadiri Rakornas PAN di Semarang, Jokowi Sebut Strategi Politik PAN Sudah Betul

    Februari 27, 2023

    Buka Festival Karapan Sapi, Gus Muhaimin Salut Ketangguhan Warga Madura

    Februari 26, 2023

    Ratu Tisha dan ZA Dampingi Erick Thohir Pimpin PSSI

    Februari 17, 2023

    Anggota Komisi I DPR RI Gencar Suarakan Nasib Petani Tembakau Madura di Parlemen

    Februari 16, 2023
    Add A Comment

    Leave A Reply Cancel Reply

    Anda harus masuk untuk berkomentar.

    Olahraga Tradisional, Kasti Perempuan Banjir Penonton

    Maret 21, 2023

    MUI Sumenep Menghimbau Pemilik Warung Tutup Siang Hari Selama Ramadhan

    Maret 21, 2023

    Safari Politik Anies Diwarnai Insiden Panggung Ambruk, LED Timpa Mobil Rombongan

    Maret 20, 2023

    Berkunjung ke Sampang, Anies Baswedan Minta Doa Restu Ulama se-Madura

    Maret 19, 2023
    Facebook Twitter Instagram Pinterest
    • Privacy Policy
    • Info Iklan
    • Tentang Kami
    • Susunan Redaksi
    © 2023 SuaraRakyat.id. by Inthost.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login below or Register Now.

    Lost password?

    Register Now!

    Already registered? Login.

    A password will be e-mailed to you.