JAKARTA, suararakyat.id – Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Slamet Ariyadi, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah diplomatik guna membebaskan dua jurnalis Indonesia yang ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina.
Dua jurnalis tersebut diketahui merupakan wartawan media Republika, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai. Keduanya ditahan setelah kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla dicegat militer Israel di perairan internasional dekat Gaza. Pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 11.00 waktu Turki (kontak terakhir dan aktivasi protokol intersepsi terkonfirmasi hingga pukul 21.00 WIB).
Slamet Ariyadi menilai tindakan penahanan terhadap jurnalis yang tengah menjalankan tugas jurnalistik dan misi kemanusiaan merupakan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dan kebebasan pers internasional.
“Pemerintah harus bergerak cepat melalui jalur diplomatik internasional untuk memastikan keselamatan dan pembebasan seluruh WNI, terutama dua jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan,” ujar Slamet dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).
Kapal Global Sumud Flotilla diketahui membawa bantuan logistik dan obat-obatan untuk warga sipil di Gaza. Selain dua jurnalis, terdapat sejumlah aktivis Indonesia lain yang turut berada dalam rombongan tersebut.
Sementara itu, Pewarta Foto Indonesia (PFI) juga mengecam keras tindakan militer Israel yang melakukan intersepsi terhadap kapal bantuan kemanusiaan di wilayah perairan internasional. PFI menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kebebasan sipil.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan kecaman keras atas tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dalam rombongan misi kemanusiaan itu.
“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mewengkang, dalam keterangan pers tertulis, Senin (18/5/2026).
