SUMENEP, suararakyat.id – Pendirian Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sumenep menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Alih-alih menjadi solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat, koperasi ini justru dipertanyakan karena dinilai didirikan secara terburu-buru tanpa kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan minimnya transparansi dalam proses pembentukannya.
Sejumlah sumber menyebutkan bahwa pemilihan pengurus koperasi dilakukan tanpa mekanisme yang terbuka dan partisipatif. Bahkan, beberapa nama yang ditunjuk dinilai tidak memiliki kapasitas maupun pengalaman dalam pengelolaan koperasi. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa koperasi tersebut hanya akan menjadi formalitas belaka tanpa dampak nyata bagi masyarakat bawah.
Lebih ironis, saat dikonfirmasi mengenai proses pendirian koperasi dan kriteria pemilihan pengurus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep justru tidak merespons. Tidak ada keterangan resmi, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan hingga berita ini diterbitkan.
Ketertutupan ini memperkuat dugaan adanya proses yang tidak transparan serta potensi penyimpangan dalam tata kelola koperasi ke depan. Aktivis masyarakat sipil pun mendesak agar Bupati Sumenep turun tangan langsung mengkaji ulang pembentukan koperasi ini sebelum menjadi sumber masalah baru.
“Jangan sampai koperasi ini hanya jadi proyek elit yang memakai nama rakyat,” ujar salah satu pengurus KNPI Sumenep
Masyarakat menunggu penjelasan resmi dari DPMD dan langkah korektif dari pemerintah daerah agar koperasi benar-benar hadir sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat, bukan sekadar formalitas.
Koperasi Merah Putih Sumenep Didirikan Tanpa SDM dan Tidak Transparan, DPMD Bungkam
