NASIONAL, suararakyat.id – Munculnya kembali perdebatan soal polarisasi dan politik identitas sering terjadi akhir-akhir ini. Selain itu juga muncul himbauan bahkan sampai dibentuk satgas untuk mencegah politik identitas dan polarisasi menjelang Pemilu 2024.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo, pada momentum Peringatan HUT Ke-76 Bhayangkara di Akademi Kepolisian Semarang, 5 Juli 2022, menyampaikan “Polarisasi tidak boleh lagi terjadi pada Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak 2024.”
“Hal tersebut tentu positif bagi stabilitas politik dan kualitas pelaksanaan pemilu 2024,” kata Hasanuddin, Koordinator Siaga 98 melalui keterangan persnya di Jakarta, Selasa (5/7).
“Jika semua pihak dapat menarik pelajaran terhadap peristiwa luar biasa pasca kekalahan Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019, yaitu bergabungnya Prabowo Subianto dalam Pemerintahan Jokowi, sebagai bukti mengakhiri polarisasi. Maka patutlah sikap ini menjadi contoh dan tauladan kenegaraan bahwa politik Pemilu ditujukan pada kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya.
Meskipun sikap Prabowo sempat menuai kritik dari sebagian para pendukungnya maupun sebagian pihak pendukung Jokowi pada waktu itu. Namun, Prabowo Subianto membuktikan selain sikap kenegarawanannya, juga loyalitasnya pada Presiden Jokowi selama pemerintahannya. Tidak ada kasak kusuk, manuver politik, dan politik dua kaki Prabowo dalam Kabinet Jokowi. Loyal dan tegak lurus, terangnya.
Dilanjutkan, “Kita harus menarik pelajaran bahwa ada optimisme dalam Pemilu 2024, bahwa kenegarawanan elit politisi penting untuk mengakhiri polarisasi dan politik identitas. Sebab polarisasi dan politik identitas bukanlah produk arus bawah pemilih, melainkan elit politik” tuturnya.
“Kami berpandangan bahwa himbauan Kapolri tersebut sesungguhnya untuk elit politisi, bukan arus bawah pemilih,” tutup Hasanuddin. (Dre)
Editor : Sol