SAMPANG, suararakyat.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Madura, Jawa Timur, memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Menyikapi kondisi tersebut, penguatan distribusi dan percepatan pengiriman pasokan menjadi hal penting untuk segera dilakukan.
Anggota DPR RI Fraksi PAN Dapil Jatim XI Madura, H. Slamet Ariyadi, mendesak PT Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi BBM, khususnya melalui mekanisme delivery order (DO), sehingga pasokan ke SPBU di wilayah Madura dapat berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Madura harus segera diatasi. Pertamina perlu memastikan distribusi berjalan lancar dan DO untuk setiap SPBU disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Slamet Ariyadi. Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, keterlambatan pengiriman dan pengurangan DO tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah.
“Antrean panjang di SPBU menunjukkan adanya persoalan yang harus segera dievaluasi. Jangan sampai masyarakat, pengemudi angkutan umum, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling dirugikan,” katanya.
Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan. Di Bangkalan, sejumlah SPBU mengalami kekosongan BBM bersubsidi yang berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk pengemudi angkutan umum. Sementara di Pamekasan, antrean panjang kendaraan juga terjadi di beberapa SPBU akibat keterlambatan pengiriman dan pengurangan DO.
Berdasarkan laporan media pada 20 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menyurati Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan mengenai keterlambatan pasokan BBM. Adapun di Pamekasan, hasil pemantauan pemerintah daerah mengidentifikasi keterlambatan pengiriman, pengurangan DO, serta dugaan ketidaktertiban administrasi dalam penyaluran BBM bersubsidi sebagai sejumlah faktor yang perlu ditindaklanjuti.
Slamet meminta Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi pasokan, jadwal pengiriman, serta kebutuhan BBM di setiap SPBU.
“Pertamina harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola SPBU. Setiap kendala distribusi harus segera ditangani agar tidak terjadi kekosongan stok dan antrean panjang,” tegasnya.
Perkuat Distribusi dan Evaluasi DO
Penguatan mekanisme DO diperlukan agar penyaluran BBM tidak hanya memperhatikan ketersediaan stok secara umum, tetapi juga memastikan kebutuhan setiap wilayah terpenuhi secara proporsional.
Pertamina Patra Niaga diharapkan melakukan evaluasi terhadap alokasi pasokan, jadwal pengiriman, serta kebutuhan BBM di masing-masing SPBU. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kekosongan stok yang dapat memicu antrean panjang dan menghambat aktivitas masyarakat.
Selain itu, koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan pengelola SPBU perlu diperkuat untuk memastikan setiap kendala distribusi dapat segera ditangani.
“Distribusi BBM harus dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Wilayah kepulauan seperti Madura membutuhkan perencanaan distribusi yang lebih kuat karena faktor jarak dan akses dapat memengaruhi ketepatan waktu pengiriman,” ujar Slamet.
Berdampak pada Aktivitas Masyarakat
Kelangkaan BBM tidak hanya menyulitkan pengendara kendaraan pribadi, tetapi juga berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Sektor transportasi, distribusi barang, pertanian, perikanan, hingga pelaku usaha kecil sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Karena itu, kelancaran distribusi BBM menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre atau berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya.
Slamet juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan.
“Masyarakat kami minta tidak melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan. Namun, pada saat yang sama, Pertamina harus memastikan pasokan tersedia secara cukup dan merata agar masyarakat tidak panik,” katanya.
Percepatan pengiriman dan penguatan DO diharapkan dapat membantu memulihkan kelancaran pasokan BBM di seluruh wilayah Madura, sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
