OPINI, Suararakyat.id – Ketahanan pangan menjadi isu yang krusial yang berdampak luas bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, isu ketahanan pangan tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan sosial. Tetapi isu pangan sering kali digunakan sebagai alat dagang atau kampanye politik oleh seorang (calon) presiden untuk memperoleh dukungan rakyat.
Di lain sisi, ketahanan pangan juga digunakan sebagai indikator keberhasilan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah yang mampu menjaga ketahanan pangan dengan baik menunjukkan kemampuan dalam mengelola sumber daya, menyusun kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta mengantisipasi adanya potensi krisis pangan.
Dalam konteks ini, media memiliki peran besar dalam membentuk pemahaman publik terhadap isu ketahanan pangan. Cara media membingkai (framing) berita tentang pangan dapat mempengaruhi persepsi publik, respons pemerintah, serta kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan pangan. Media menjadi salah satu acuan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi.
Salah satu fungsinya media memiliki peran sebagai kontrol sosial, yaitu mengawasi, mengkritisi, dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan serta dinamika sosial. Media berfungsi sebagai sumber utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai dinamika politik dan sosial di sekitar mereka (Eriyanto, 2012). Dengan demikian, cara media membingkai suatu peristiwa berpengaruh besar terhadap bagaimana individu menafsirkan kejadian tersebut. Pemahaman masyarakat terhadap realitas politik dan sosial sebagian besar dibentuk oleh informasi yang disajikan oleh media.
Pemberitaan mengenai ketahanan pangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan media online memiliki peran signifikan dalam menyebarkan luaskam informasi tersebut. Terutama dalam hal mengawasi kebijakan yang berkaitan dengan pangan, karena masalah pangan menyangkut hajat hidup orang banyak dan bisa mempengaruhi perekonomian dalam negeri.
Pembingkaian Media Berita dalam Isu Ketahanan Pangan
Media berita memiliki peran yang diakui dan penting dalam penetapan agenda, sebab media dianggap memiliki kekuatan dan pengaruh untuk membentuk persepsi publik dan membatasi perdebatan kebijakan. Pilihan editorial dan jurnalistik tentang aspek mana dari suatu isu yang akan disorot dan ditonjolkan berfungsi untuk mendefinisikan masalah dan menyarankan serta melegitimasi solusi atau pendekatan tertentu.
Misalnya media menggunakan pendekatan framing krisis dalam menyampaikan isu pangan, Dalam konteks ketahanan pangan, framing krisis sering digunakan untuk menggambarkan kelangkaan bahan pokok, kenaikan harga, ancaman gagal panen, atau dampak geopolitik terhadap pasokan pangan. Sebagai contohnya “Harga Beras Melonjak, Masyarakat Menjerit!”. Media sering menggunakan judul yang dramatis dan memicu emosi untuk menarik perhatian.
Jika media terlalu menekankan aspek krisis, dapat menciptakan kepanikan di masyarakat. Sebaliknya, jika lebih banyak menyoroti solusi, dapat meningkatkan optimisme publik terhadap kebijakan pangan. Oleh karena itu, bagaimana isu ketahanan pangan dibingkai di media menjadi penting dalam memahami bagaimana persepsi publik dan pembuat kebijakan tentang isu tersebut terbentuk.
Pers sebagai Pengawas Kebijakan Pangan
Media berfungsi sebagai watchdog yang mengawasi kebijakan pangan pemerintah, termasuk subsidi pertanian, impor pangan, dan distribusi bahan pokok. Melalui pemberitaan yang kritis dan berbasis data, pers dapat mengungkap praktik yang merugikan petani serta masyarakat kecil, seperti mafia pangan dan spekulasi harga.
Selain itu, media memberikan informasi kepada publik terkait harga pangan, ketersediaan bahan pokok, serta kebijakan pertanian. Media dapat membantu masyarakat memahami pentingnya konsumsi pangan lokal, diversifikasi pangan, serta pertanian berkelanjutan. Pemberitaan yang masif tentang permasalahan pangan dapat mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan cepat.
Pers Mendorong Perubahan Kebijakan
Pemberitaan media yang terus-menerus dapat mempercepat respons kebijakan, misalnya Kebijakan Impor Beras (2023), kritik media terhadap kebijakan impor beras yang merugikan petani lokal mendorong pemerintah untuk menyesuaikan mekanisme impor dengan mempertimbangkan produksi dalam negeri. Contoh lainnya yaitu bagaimana media aktif mengangkat isu ketahanan pangan melalui kampanye konsumsi pangan lokal, seperti sagu, singkong, dan umbi-umbian sebagai alternatif beras. Melalui diskusi publik dan liputan mendalam, pers bisa menjadi jembatan antara masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan.
Jika berbicara tentang ketahanan pangan, tentu saja bukan hanya soal ketersediaan makanan saja, tetapi juga mencerminkan stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan efektivitas kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan suatu pemerintahan dapat dinilai dari bagaimana mereka mengelola sektor pangan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional. Media memiliki peran strategis dalam mengawasi kebijakan pangan melalui penyebaran informasi yang transparan, kritik terhadap kebijakan yang merugikan, serta mendorong akuntabilitas pemerintah dan industri.
Dalam hal ini, pers harus tetap independen dan bebas dari intervensi politik maupun kepentingan tertentu agar dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mengawal kebijakan pangan demi kesejahteraan masyarakat.
