Polisi Kembali Berlakukan Tilang Manual, Hanya Polisi Bersertifikasi yang Boleh Lakukan

Redaksi
By Redaksi
2 Min Read
Ilustrasi lalu lintas. Sumber foto: Freepik

JAKARTA, Suararakyat.idPolisi kini telah memberlakukan kembali tilang manual setelah sebelumnya sempat dihapus. Hal ini karena masih maraknya kasus pelanggaran lalu lintas. Dalam aturan terbarunya disebut hanya polisi yang memiliki surat perintah dan bersertifikasi yang dapat melakukan tilang manual.

“Penindakan (tilang manual) oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas,” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangan tertulisnya.

Aturan tersebut diterbitkan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melalui surat telegram (ST) bernomor ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023. Surat telegram tentang tilang manual itu ditandatangani oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi. Penindakan tilang manual hanya dilakukan petugas tertentu untuk menekan pelanggaran.

“Para Ditlantas untuk memerintahkan jajarannya agar tidak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia,” tambanya.

Aturan ini juga menjelaskan bentuk pelanggaran yang belum tercakup dalam sistem penindakan ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi, seperti berkendaraan di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang, dan menggunakan ponsel saat berkendaraan.

Kemudian menerobos lampu merah atau lampu lalu lintas, tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi.

Irjen Sandi Nugroho juga menjelaskan jika berlakunya tilang manual untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara humanis dan belum terjangkau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Dia juga menegaskan akan menindaklanjuti petugas jika terbukti melakukan penyimpangan.

“Jika dalam praktiknya ada anggota di lapangan melakukan pelanggaran dan penyimpangan, kata Sandi, akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana,” pungkasnya. (Red)

Share This Article